Beberapa waktu yang lalu warga kota Malang melaksanakan pemilihan umum untuk memilih walikota dan gubernur. Ini juga terjadi di beberapa kabupaten/kota dan provinsi lain di Indonesia sehingga muncul istilah Tahun Politik untuk tahun 2018.
Pemilu ini adalah cermin dan penerapan demokrasi yang menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, juga peraturan-peraturan lainnya, akan tetapi pelanggaran pemilu yang berujung pada munculnya sengketa menjadi coreng bagi pelaksanaan demokrasi.
Atas dasar pemikiran tersebut, Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang akan menggelar Seminar Nasional dengan tajuk Sengketa Pemilu di Tahun Politik.
Acara yang akan digelar tanggal 20 Juli 2018 di Hall Widyagraha tersebut menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Anwar Usman, SH, MH sebagai Keynote Speaker. Akan dihadirkan pula Prof. HA Mukthie Fadjar, SH, MS, Ketua YPPIWM yang juga mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Akan hadir pula Ketua Panwaslu Kota Malang dan Ketua KPU Jatim, juga dosen MH UWG Dr. Fatkhurohman, SH, MH.
Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Sirajuddin, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala dan problematika terkait dengan pelaksanaan pemilu, mengetahui penyelesaian sengketa hasil pemilu serta menentukan formulasi teknis terbaik dalam penyelesaian sengketa pemilu. (san/pip/red:rh).
