Universitas Widyagama Malang mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti hasil Diskusi Publik dengan Ombudsman RI pada 17 Juni 2023, yang membahas “Reformasi Birokrasi, Layanan Publik, dan Ombudsman RI”. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., universitas ini menginisiasi pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pemantau dan Pengawas Pelayanan Publik.
Proses pembentukan UKM tersebut dimulai dengan menggelar pelatihan pada tanggal 28 Oktober, 4 dan 11 November 2023, di Kampus II Universitas Widyagama Malang. Pelatihan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Hukum, Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Teknik.
Rektor Universitas Widyagama Malang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Dr. Ir. Rita Hanafie, MP., membuka pelatihan dan menyatakan bahwa kehadiran UKM Pemantau dan Pengawas Pelayanan Publik akan membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan (softskill dan hardskill) untuk mempersiapkan diri dalam berkontribusi pada masyarakat.
Penggagas acara, Dr. Sirajuddin, SH.MH., Ketua Magister Fakultas Hukum yang mewakili Direktur Pascasarjana, menjelaskan bahwa UKM ini bukan hanya sebatas kegiatan mahasiswa, tetapi juga melibatkan para akademisi dalam memantau dan mengawasi pelayanan publik di Malang Raya. Beliau juga mengumumkan adanya rencana untuk meluncurkan program podcast sebagai dukungan terhadap UKM pemantau dan pengawas pelayanan publik.
Minggu pertama pelatihan UKM ini dihadiri oleh narasumber dari Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur, Agus Mutaqqin, S.H. Narasumber memberikan materi tentang pengenalan Ombudsman dan cakupannya, menjelaskan tugas-tugas Ombudsman, dan mengajak peserta untuk berdiskusi serta mengidentifikasi masalah-masalah pelayanan publik.
Dengan terbentuknya UKM Pemantau dan Pengawas Pelayanan Publik ini, diharapkan para mahasiswa Universitas Widyagama Malang dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas layanan publik di wilayah sekitarnya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Ombudsman RI. (san/pip)
